Home | PROGRES 5.0 | PROGRES Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Program Rehabilitasi Sosial untuk Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (PROGRES TSKPO)

Konsep

Program Rehabilitasi Sosial Klaster Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang disebut Progres TS & KPO adalah upaya sistemik dan berkelanjutan yang dikembangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam merespon perkembangan permasalahan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di seluruh wilayah Indonesia. Progrest TS & KPO ini dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk rehabilitasi sosial dan bantuan kesejahteraan sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, yang menjangkau Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mengalami masalah sosial sehingga meningkatkan fungsi sosial TS & KPO (gelandangan dan pengemis; Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan; Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang; Eks Wanita Tuna Susila, Orang dengan HIV dan Kelompok minoritas) dan membantu proses integrasi sosial mereka di tengah masyarakat.

 

Tujuan

Progres TS & KPO bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial bagi TS & KPO untuk dapat kembali ke masyarakat dan berkontribusi secara aktif tanpa adanya Diskriminasi, stigmatisasi, ancaman, tekanan, penelantaran, maupun kekerasan. Program rehabilitasi dan bantuan sosial tersebut diberikan agar mereka dapat berperan positif bagi dirinya, keluarga dan masyarakat.

 

Target

Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, PMKS yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah salah satunya gelandangan dan pengemis terlantar dalam bentuk rehabilitasi sosial dasar. Sedangkan sasaran Progres TS & KPO adalah Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan; Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang; Eks Wanita Tuna Susila, Orang dengan HIV dan Kelompok minoritas, termasuk di dalamnya gelandangan dan pengemis dan eks gelandangan dan pengemis. Sumber data Progres TS & KPO berasal dari:

  1. Basis data Terpadu
  2. LKS Masyarakat baik di dalam keluarga maupun non keluarga, terlantar/terdiskriminasi tinggal bersama pasangan.
  3. Balai/Loka/RPTC baik berasal dari rujukan dan kedaruratan maupun penjangkauan.
  4. Instansi Pemerintah terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dll

 

Mekanisme

Pelaksana Progres TS & KPO di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial adalah:

A. Direktorat Rehabilitasi Sosial

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang bertugas untuk:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
  3. penyiapan  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
  5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA); dan
  6. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.

 

B. Unit Pelaksana Teknis (Balai/Loka/RPTC) TS & KPO di lingkungan Ditjen Rehsos

Balai/Loka/RPTC di lingkungan Ditjen Rehsos memiliki pengembangan fungsi menjadi center of excellences dengan peran utama memberikan rehabilitation sosial dan social resources melalui fungsi sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Tingkat Lanjut

Rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yg dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian sosial PM, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilaksanakan di dalam dan di luar balai besar/balai/loka rehsos. Kegiatan rehabsos tingkat lanjut dilakukan melalui pengasuhan/perawatan, terapi, dukungan keluarga, dan bantuan bertujuan.

2. Koordinator Program Regional

mengkoordinasi program-program Rehabilitasi Sosial dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan lintas direktorat di bawah Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial di wilayah cakupan kerja masing-masing Balai Besar/Balai/Loka. Korodinasi dilakukan dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panti, LKS, dan masyarakat.  Program-program tersebut adalah pendampingan sosial, asistensi sosial, dan dukungan seperti Bimtap, Bimtek, sertifikasi, akreditasi, akseisbilitas, dan monitoring evaluasi.

3. Outreach Centre

Balai Rehabilitasi Sosial merupakan pusat dilaksanakannya kegiatan penyediaan layanan untuk setiap Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan tersebut. Layanan yang diberikan bersifat mobile, dengan kata lain pemberi layanan bertemu dengan mereka yang membutuhkan layanan penjangkauan di lokasi yang membutuhkan. Aktifitas penjangkauan merupakan strategi untuk menemu kenali permasalahan anak dan melibatkan anak untuk mencari solusi permasalahan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

4. Pusat Respon Kasus Dan Intervensi Krisis

Menyediakan Temporary Shelter berupa Rumah Aman (Save House) dan Rumah Bahagia (Happiness House) serta layanan rujukan ke institusi lain di wilayah cakupan kerja Balai/Loka. Penyediaan rehabilitasi prima juga dalam bentuk respon kasus dan intervensi krisis sebagai berikut:

  1. Merupakan pelayanan respon kasus untuk Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang menghadapi situasi krisis yang dirujuk dari panti dan masyarakat.
  2. Respon kasus dan intervensi krisis menggunakan pendekatan manajemen kasus.
  3. Kasus krisis yang ditangani adalah kasus-kasus yang terkait dengan kelangsungan hidup dan keselamatan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
  4. Balai Besar/Balai/Loka menyediakan layanan rehabilitasi prima dengan berbagai terapi individu, terapi kelompok, terapi keluarga, dan terapi masyarakat sesuai bidang tugas balai serta rumah aman sementara.

5. Lembaga Percontohan

Praktik terbaik yang menyelenggarakan PROGRES 5.0 NP secara komprehensif dan terintegrasi dengan pendekatan multi-intervensi dan holistik-sistematik berdasarkan continuum of intervention: individual therapy, group therapy, family therapy dan community therapy di wilayah cakupan kerja Balai. Balai Besar/Balai/Loka merupakan lembaga percontohan dalam hal:

  1. Menerapkan pendekatan-pendekatan profesional dengan berbagai metode, teknik, dan terapi yang teruji dari berbagai profesi dan keahlian yang dibutuhkan.
  2. Pendayagunaan pekerja sosial untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan profesional dengan dukungan para profesional lainnya dan terapis secara inter-discipline.
  3. Mengembangkan pelayanan komprehensif yang mencakup semua dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual serta menerapkan proses rehabilitasi yang lengkap dan berkelanjutan.
  4. Menyediakan terapi-terapi oleh terapis terdidik dan terampil seperti terapi individu, kelompok, psikososial, dinamika kelompok, art therapy, sport therapy, recreational therapy, dan sebagainya.
  5. Memenuhi akreditasi kelembagaan, memiliki ISO, memenuhi sarana dan prasarana yang disyarakatkan, dan menjalankan SOP yang ditetapkan.
  6. Memenuhi sertifikasi bagi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  7. Laboratorium sosial untuk pendalaman penanganan masalah, magang/ praktek dan pembelajaran praktik-praktik terbaik.

6. Pusat Penguatan Layanan Rehabilitasi Sosial

Pusat Penguatan Layanan Rehabilitasi Sosial Dinsos, LKS dan masyarakat melalui Rakor, Bimtap dan Bimtek di wilayah cakupan kerja Balai. Balai Besar/Balai/Loka merupakan pusat sumber (resource center) untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas Panti milik provinsi, Kabupaten/Kota, LKS, masyarakat dan penyelenggara rehabilitasi sosial lainnya dalam hal:

  1. Akreditasi kelembagaan bagi LKS
  2. Pengembangan program rehabilitasi sosial untuk Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
  3. Peningkatan kompetensi SDM di bidang rehabilitasi sosial temasuk sertifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial.
  4. Menyediakan dukungan keahlian, teknis dan konsultasi di untuk semua aspek penyelenggaraan rehabilitasi sosial seperti managemen/respon kasus, advokasi sosial, pemberian terapi, dan sebagainya.

7. Pusat Pengembangan Model Layanan

Untuk menjamin Standarisasi pelayanan sosial (sistem monev dan supervisi, NSPK, SPM, Pedoman), Balai Besar/Balai/Loka melaksanakan sepenuhnya berbagai standarisasi dan sertifikasi di bidang kelembagaan, pelayanan, pengelolaan, dan sumber daya manusia yang terkait rehabilitasi sosial untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan.

 

C. LKS

Pada progres TS & KPO, LKS TS & KPO memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan rehabilitasi sosial bagi TS & KPO di tengah masyarakat.. LKS ts & kpo yang bisa dijadikan mitra Ditjen Rehabilitasi Sosial dalam penyelenggaraan Progres TS & KPO adalah LKS yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial TS & KPO, termasuk di antaranya akreditasi lembaga, pengalaman lembaga, target sasaran, SDM dan sarana prasarana lembaga.

 

Kegiatan

Kegiatan pada Progres TS&KPO ke dalam:

A. Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (TS dan KPO)

1. Perawatan Sosial

Perawatan sosial diberikan bagi TS dan KPO baik di dalam keluarga maupun melalui lembaga. Perawatan Sosial merupakan bagian dari program rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menggunakan metode pekerjaan sosial. Perawatan Sosial adalah upaya untuk melindungi dari Diskriminasi, stigmatisasi, ancaman, tekanan, penelantaran, maupun kekerasan bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

2. Terapi

Terapi merupakan bentuk pelayanan bantuan psikososial dan sosial yang diberikan kepada Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang ditujukan untuk meningkatkan keberfungsial sosial. Terapi terbagi ke dalam 4 (empat) jenis yaitu terapi fisik, terapi psikososial, terapi penghidupan, dan terapi mental/spiritual (peningkatan tanggung jawab sosial dan kemandirian).

3. Dukungan Keluarga

Dukungan kepada keluarga TS dan KPO diberikan dalam rangka pengembangan peran keluarga melalui lembaga sehingga PMKS bisa meningkatkan keberfungsian sosial dan kembali ke tengah masyarakat. Dukungan keluarga dilakukan melalui kegiatan:

  1. Pendampingan oleh Pendamping lembaga kepada keluarga TS & KPO
  2. Penguatan kapasitas keluarga
  3. Penyelenggaraan kelompok bermain keluarga

.4. Bantuan Bertujuan (Bantu) untuk TS dan KPO

Bantu untuk Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang bertujuan untuk mendukung TS & KPO untuk mengembangkan diri sehingga mampu mandiri dan berkontribusi positif di tengah masyarakat dalam bentuk pengembangan usaha.

Kriteria TS dan KPO yang memperoleh Bantu antara lain harus:

  1. Berusia 18-59 thn
  2. Memiliki NIK
  3. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat
  4. Sedang Tidak Berhadapan dengan Hukum
  5.  Berada dalam dampingan LKS TS & KPO

 

B. Pendampingan sosial

Pendampingan sosial adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh seseorang baik di luar mapun di dalam lembaga yang memiliki kompetensi dan kepedulian sosial untuk mendampingi TS dan KPO. Kegiatan di dalam pendampingan sosial meliputi:

1. Respon Kasus

Respon Kasus TS & KPO adalah tindakan penanganan segera yang dilakukan Kementerian Sosial RI kepada PMKS TS & KPO yang membutuhkan pertolongan baik karena mengalami Diskriminasi, stigmatisasi, ancaman, tekanan, penelantaran, maupun kekerasan.

2. Manajemen Kasus

Manajemen kasus TS & KPO adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memonitor pelayanan-pelayanan dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan intervensi lainnya secara komprehensif. Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping sosial memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku

 

C. Dukungan Teknis

Dukungan teknis ditujukan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial pada Progres TS dan KPO melalui rapat koordinasi, bimbingan dan pemantapan, pemantauan, serta evaluasi.

1. Regulasi

Penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung progresa, antara lain:

  1. Penyusunan NSPK
  2. Penyusunan Permensos
  3. Penyusunan SOP
  4. Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis

2. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi adalah Pertemuan berkala untuk mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial antara Kementerian Sosial RI dengan Pihak terkait (Balai, Loka, Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota, dan LKS).

3. Bimbingan dan Pemantapan

Kegiatan pemberian bimbingan dan pemantapan kepada para pendamping anak agar memahami substansi prog dan kegiatan progres TS & KPO secara menyeluruh melalui penguatan kapasitas pendamping TS & KPO dan penguatan kapasitas lembaga.

4. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung, observasi untuk memperoleh masukan sebagai bahan pembahasan selanjutnya.

5. Evaluasi 

Evaluasi adalah Kegiatan untuk menilai dan mengevaluasi apakah program dan kegiatan telah mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

 

D. Dukungan Aksesibilitas

Dukungan aksesibilitas diberikan kepada PM TS & KPO dalam bentuk     akssebilitas sosial dengan menghubungkan sistem sumber terkait kebutuhan PM TS & KPO:

  1. Pemenuhan Hak Sipil
  2. Akses layanan Kesehatan

Penjelasan lebih rinci mengenai Progres TS & KPO akan diatur pada Pedoman Direktorat Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang