Home | PROGRES 5.0 | PROGRES Penyandang Disabilitas

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS (PROGRES PD)

 

Konsep

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang seyogyanya bisa secara positif hidup, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Akan tetapi, hambatan yang timbul sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungan dan masyarakat menyebabkan mereka tidak bisa secara aktif mengoptimalkan potensi dirinya.  Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas merupakan upaya yang dikembangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Indonesia.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  Disabilitas, memberikan arah kebijakan bahwa rehabilitasi sosial penyandang disabilitas merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan berbasis hak dan mendorong persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam setiap bidang kehidupan. Program rehabilitasi sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu penyandang disabilitas mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemerintah berfungsi sebagai regulator untuk mewujudkan lingkungan sosial yang Inklusi, melalui berbagai kebijakan maupun peraturan yang berpihak kepada penyandang disabilitas

Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas adalah suatu proses untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi sosial penyandang disabilitas di masyarakat. Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya.

 

Tujuan

Esensi dari Progres PD adalah upaya pengembangan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Fokusnya adalah membantu penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas interaksi dan relasinya sebagai bagaian dari komunitas. Tujuannya adalah:

  1. Meningkatkan kapabilitas fisik, mental spiritual, psikososial dan keterampilan hidup penyandang disabilitas.
  2. Meningkatkan tanggung jawab sosial penyandang disabilitas sebagai bagian dari keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat.
  3. Meningkatkan keterampilan keluarga dalam memberikan pengasuhan dan/atau perawatan bagi penyandang disabilitas.
  4. Meningkatkan dukungan keluarga dalam pengembangan potensi penyandang disabilitas.
  5. Membangun kepedulian keluarga dan masyarakat dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

 

Target

Target Progres PD adalah penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dengan persyaratan sebagai berikut :

  1. Laki-laki maupun Perempuan
  2. Usia <60 tahun
  3. Mengalami hambatan dalam akses pemenuhan hak hidup layak
  4. Memerlukan pengembangan fungsi sosial
  5. Mampu didik dan latih untuk pelayanan tertentu
  6. Penyandang Disabilitas yang masuk dalam Data Nasional Penyandang Disabilitas.

 

Mekanisme

Pelaksana Progres PD adalah:

 

A. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan salah satu unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, dan  berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, tugas pokok dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

2. Fungsi

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental. sensorik. dan intelektual dan disabilitas ganda;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik. mental. sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda;
  5. pemantauan. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik serta intelektual dan disabilitas ganda; dan
  6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

 

B. Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai/Loka Rehabitasi Sosial) Penyandang Disabilitas

Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai/Loka Rehabilitasi Sosial) Penyandang Disabilitas di lingkungan Ditjen Rehsos mengalami  perkembangan fungsi menjadi center of excellences dengan peran utama memberikan rehabilitasi sosial dan dan sebagai sumber sosial. Pengembangan fungsi tersebut sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tingkat Lanjut

Rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yg dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, kelompok penyandang disabilitas, dan/atau masyarakat yang dilaksanakan di dalam dan di luar balai besar/balai/loka rehabilitasi sosial. Kegiatan rehabsos tingkat lanjut dilakukan melalui pengasuhan/perawatan, terapi, dukungan keluarga, dan bantuan bertujuan.

2. Koordinator Program Regional

Mengoordinasikan program-program Rehabilitasi Sosial dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan lintas direktorat di bawah Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial di wilayah cakupan kerja masing-masing Balai Besar/Balai/Loka. Korodinasi dilakukan dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panti, LKS, dan masyarakat.  Kegiatannya meliputi pendampingan sosial, asistensi sosial, dan dukungan seperti bimtap, bimtek, sertifikasi, akreditasi, aksesibilitas, dan monitoring evaluasi.

3. Outreach Centre

Balai Rehabilitasi Sosial merupakan pusat dilaksanakannya kegiatan penyediaan layanan untuk setiap penyandang disabilitas yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan tersebut. Layanan yang diberikan bersifat mobile, dengan kata lain pemberi layanan bertemu dengan mereka yang membutuhkan layanan penjangkauan di lokasi yang membutuhkan.

Aktifitas penjangkauan merupakan strategi untuk menemu kenali permasalahan penyandang disabilitas dan melibatkan penyandang disabilitas untuk mencari solusi permasalahan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

4. Pusat Respon Kasus Dan Intervensi Krisis

Balai Rehabilitasi Sosial sebagai pusat respon kasus menyediakan Temporary Shelter berupa rumah aman (rumah perlindungan sosial) serta layanan rujukan ke institusi lain di wilayah cakupan kerja balai besar/balai/loka rehabilitasi sosial. Di samping itu juga melaksanakan rehabilitasi prima dalam bentuk respon kasus dan intervensi krisis sebagai berikut:

  1. Pelayanan respon kasus untuk penyandang disabilitas yang menghadapi situasi krisis yang dirujuk dari panti dan masyarakat.
  2. Respon kasus dan intervensi krisis menggunakan pendekatan manajemen kasus.
  3. Kasus krisis yang ditangani adalah kasus-kasus yang terkait dengan kelangsungan hidup dan keselamatan penyandang disabilitas.
  4. Balai Besar/Balai/Loka menyediakan layanan rehabilitasi prima dengan berbagai terapi individu, terapi kelompok, terapi keluarga, dan terapi masyarakat sesuai bidang tugas balai serta rumah aman sementara.

5. Lembaga Percontohan

Balai Rehabilitasi Sosial sebagai praktik terbaik lembaga percontohan yang menyelenggarakan PROGRES 5.0 NP secara komprehensif dan terintegrasi dengan pendekatan multi-intervensi dan holistik-sistematik berdasarkan continuum of intervention: individual therapy, group therapy, family therapy dan community therapy di wilayah cakupan kerja balai. Balai Besar/Balai/Loka merupakan lembaga percontohan dalam hal:

  1. Menerapkan pendekatan-pendekatan profesional dengan berbagai metode, teknik, dan terapi yang teruji dari berbagai profesi dan keahlian yang dibutuhkan.
  2. Pendayagunaan pekerja sosial untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan profesional dengan dukungan para profesional lainnya dan terapis secara inter-discipline.
  3. Mengembangkan pelayanan komprehensif yang mencakup semua dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual serta menerapkan proses rehabilitasi yang lengkap dan berkelanjutan.
  4. Menyediakan terapi-terapi oleh terapis terdidik dan terampil seperti terapi individu, kelompok, psikososial, dinamika kelompok, art therapy, sport therapy, recreational therapy, dan sebagainya.
  5. Memenuhi akreditasi kelembagaan, memiliki ISO, memenuhi sarana dan prasarana yang disyarakatkan, dan menjalankan SOP yang ditetapkan.
  6. Memenuhi sertifikasi bagi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  7. Laboratorium sosial untuk pendalaman penanganan masalah, magang/ praktek dan pembelajaran praktik-praktik terbaik.

6. Penguatan Layanan Rehabilitasi Sosial

Balai Besar/Balai/Loka merupakan pusat sumber (resource center) untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas Panti milik provinsi, Kabupaten/Kota, LKS, masyarakat dan penyelenggara rehabilitasi sosial lainnya dalam hal:

  1. Akreditasi kelembagaan bagi LKS Penyandang Disabilitas
  2. Pengembangan program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas.
  3. Peningkatan kompetensi SDM di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas temasuk sertifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial.
  4. Menyediakan dukungan keahlian, teknis dan konsultasi di untuk semua aspek penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas seperti managemen/respon kasus, advokasi sosial, pemberian terapi, dan sebagainya.

7. Pusat Pengembangan Model Layanan

Untuk menjamin standardisasi pelayanan sosial (sistem monev dan supervisi, NSPK, SPM, Pedoman).

Balai Besar/Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melaksanakan sepenuhnya berbagai standarisasi dan sertifikasi di bidang kelembagaan, pelayanan, pengelolaan, dan sumber daya manusia yang terkait rehabilitasi sosial untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan.

8. Instalasi Produksi

Merupakan fasilitas pada balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sebagai upaya memantapkan kemampuan dan keterampilan yang bersifat ekonomis produktif dalam rangka mempercepat kemandirian penyandang disabilitas pasca rehabilitasi sosial. Kegiatan instalasi produksi dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas memasuki pasar kerja.

 

C. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Pada progres PD, LKS PD memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Pada Progres 5.0 NP ini, dengan pengembangan fungsi UPT (Balai/Loka) di lingkungan Ditjen Rehsos, maka LKS PD memiliki peran yang berbeda yaitu memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan perawatan sehari-hari sehinggu kebutuhan dasar hidupnya dapat terpenuhi. LKS yang bisa dijadikan mitra Ditjen Rehabilitasi Sosial dalam penyelenggaraan Progres PD adalah LKS yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, termasuk di antaranya akreditasi lembaga.

 

Kegiatan

A. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan pada progres penyandang disabilitas adalah rehabilitasi sosial lanjut. Rehabilitasi Sosial lanjut merupakan upaya  yang dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau masyarakat yang dilaksanakan di dalam dan di luar balai besar rehabilitasi vokasional, balai besar Rehabilitasi Sosial, balai Rehabilitasi Sosial, dan loka Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Sosial lanjut diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan asesmen pekerja sosial profesional.

Kegiatan rehabilitasi sosial lanjut meliputi:

1. Dukungan Pengasuhan dan Perawatan (Care)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 ayat (3) b, hak penyandang disabilitas adalah mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

Pengasuhan dan perawatan merupakan bagian dari program rehabilitasi sosial bagi menggunakan metode pekerjaan sosial. Pengasuhan dan perawatan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang permanen dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis lembaga sebagai alternatif terakhir.

Tahapan pengasuhan dan perawatan adalah sebagai berikut:

  1. Pendekatan Awal
  2. Penerimaan
  3. Asesmen Awal dan Case Conference
  4. Rencana Intervensi
  5. Pelaksanaan Pengasuhan/Perawatan

Penjelasan lebih rinci mengenai pengasuhan/perawatan akan diatur pada Pedoman Direktorat.

2. Terapi

Progres Rehsos 5.0 new platform berintikan pemenuhan hak hidup layak dan pengembangan kapasitas fungsional Penyandang Disabilitas. Beberapa layanan yang diberikan adalah intervensi terapi tingkat lanjut yang berupa terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, dan terapi penghidupan) bagi Penyandang Disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual. Terapi dilaksanakan sebagai intervensi dalam progres PD dengan kegiatan:

a. Terapi fisik

Adalah terapi yang bertujuan untuk mengoptimalkan, memelihara dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik penyandang disabilitas. Kegiatannya meliputi latihan terapeutik, pijat, urut, terapi elektronik, dan terapi dalam penggunaan alat bantu sebagai dukungan mobilitas bagi penyandang disabilitas.

b. Terapi mental spiritual

Adalah terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa penyandang disabilitas dalam upaya mengatasi kecemasan atau persoalan lainnya serta menemukan makna hidup. Kegiatannya dilakukan melalui meditasi, terapi music, ibadah keagamaan dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam.

c. Terapi psikososial

Adalah terapi yang bertujuan untuk memperkuat dan memobilisasi potensi penyandang disabilitas serta meningkatkan kemampuan pengelolaan diri dalam lingkungan sosialnya. Terapi psikososial ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis dan sosial.

d. Terapi keterampilan hidup/vokasional (lifelihood)

 Adalah terapi yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kehidupan dan memelihara kepemilikan aset penyandang disabilitas. Terapi ini juga untuk meningkatkan keterampilan dalam lingkungan kerja dan/atau berwirausaha.

 

3. Dukungan Keluarga (Family Support)

Dukungan keluarga merupakan bagian dari program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Dukungan keluarga bertujuan untuk penguatan kapasitas keluarga untuk meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas dan keluarga.

Dukungan keluarga dilakukan melalui kegiatan :

  1. Pendampingan oleh pengasuh lembaga kepada keluarga penyandang disabilitas melalui kunjungan rumah;
  2. Penguatan kapasitas keluarga;
  3. Penyelenggaraan edukasi kelompok keluarga;
  4. Dukungan keluarga pengganti.

Tahapan kegiatan dukungan keluarga meliputi Resosialisasi dengan kegiatan:

  1. Pertemuan dukungan kelompok keluarga;
  2. Konsultasi keluarga;
  3. Tracing;
  4. Rujukan/Pemulangan.

Penjelasan lebih rinci mengenai dukungan keluarga akan diatur pada Pedoman Direktorat.

4. Bantuan Bertujuan (Bantu) Penyandang Disabilitas

Bantuan Bertujuan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat Bantu Penyandang Disabilitas adalah bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam jangka waktu tertentu untuk pemenuhan hak hidup layak dalam rangka peningkatan kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat.

Bantuan bertujuan yang diberikan dalam bentuk uang dimaksudkan untuk membantu penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak hidup layak (memenuhi standar hidup layak secara fisik selama satu bulan) dan memiliki sumber pencaharian dalam upaya peningkatan kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial.

Bantu Penyandang Disabilitas terdiri dari:

a. Bantu Penyandang Disabilitas untuk kemandirian

Bertujuan untuk mendukung penyandang disabilitas mengembangkan diri sehingga mampu menjadi mandiri dan berkontribusi positif di tengah masyarakat dalam bentuk pengembangan usaha maupun pengembangan bakat. Penyandang disabilitas yang memperoleh Bantu Penyandang Disabilitas Kemandirian yaitu:

  • Penyandang disabilitas yang telah mendapatkan intervensi layanan dasar
  • Penyandang disabilitas yang pernah mendapatkan bimbingan ketrampilan sehari-hari dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar
b. Bantu Penyandang Disabilitas untuk Perawatan

Bantu Penyandang Disabilitas juga diberikan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan perawatan karena sudah tidak mampu mengurus diri sendiri. Bantu Penyandang Disabilitas ini diberikan bagi keluarga/anggota keluarga penyandang disabilitas yang bersedia melakukan perawatan.

Bantu Penyandang Disabilitas dapat diberikan pada tahapan terminasi dan bimbingan lanjut dengan kegiatan sebagai berikut:

  1. Identifikasi kebutuhan;
  2. Pengajuan permohonan Bantu Penyandang Disabilitas dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
  3. Telaah permohonan Bantu Penyandang Disabilitas;
  4. Persetujuan pemberian bantuan;
  5. Pemberian bantuan;
  6. Pelaporan;
  7. Monitoring dan evaluasi

Penjelasan lebih rinci mengenai Bantu Penyandang Disabilitas diatur pada Pedoman masing-masing direktorat.

 

B. Pendampingan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 ayat (3) g, hak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan sosial. Pendampingan sosial merupakan interaksi dinamis antara PMKS dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti merancang program perbaikan/rencana intervensi, memobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks rehabilitasi sosial.

Kegiatan di dalam pendampingan sosial meliputi:

1. Manajemen Kasus

Manajemen kasus adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan memonitor pelayanan-pelayanan dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas  dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Manajemen kasus dilaksanakan untuk menjamin kontinuitas pelayanan lintas bidang pada kurun waktu tertentu, menjamin responsivitas pelayanan, memperoleh akses terhadap pelayanan-pelayanan, dan menjamin pelayanan yang disediakan sesuai degan kebutuhan penyandang disabilitas, agar diberikan secara tepat dan tidak terduplikasi. Managemen kasus dapat dilaksanakan di pelayanan lembaga maupun di keluarga dan masyarakat.

Kegiatan dalam manajemen kasus terdiri dari:

  1. Kontak awal dan identifikasi kasus
  2. Asesmen
  3. Perencanaan penanganan
  4. Rujukan kepada penyedia layanan (advokasi bila perlu)
  5. Pendampingan
  6. Mengembangkan dukungan keluarga
  7. Review kasus/ Monitoring dan evaluasi
  8. Terminasi

2. Respon Kasus

Respon kasus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengantisipasi kejadian kedaruratan seperti bencana alam, bencana sosial dan kondisi akibat penerlantaran, perlakuan salah dan tindak kekerasan. Kegiatan respon kasus meliputi:

  1. Kontak awal dan identifikasi kasus
  2. Rujukan kepada penyedia layanan sementara (advokasi bila perlu)
  3. Pendampingan
  4. Asesmen
  5. Perencanaan penanganan
  6. Rujukan kepada penyedia layanan (advokasi bila perlu)
  7. Pendampingan
  8. Mengembangkan dukungan keluarga
  9. Review kasus/ Monitoring dan evaluasi
  10. Terminasi

Kegiatan pendampingan sosial dilaksanakan oleh pendamping sosial penyandang disabilitas. Pendamping penyandang disabilitas adalah tenaga profesional bidang kesejahteraan sosial yang direkrut melalui seleksi. Tugas dari pendamping sosial penyandang disabilitas adalah:

  1. Mengkoordinasikan kegiatan bantu penyandang disabilitas.
  2. Mengkoordinasikan data penyandang disabiltas
  3. Pendampingan lembaga/LKS penyandang disabilitas
  4. Pendampingan respon kasus
  5. Pendampingan lainnya

Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping sosial memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dilapangan, pendamping sosial berkoordinasi dengan tenaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas (TKS PD) yang direkrut dari tokoh masyarakat/pemerhati disabilitas di daerah.

Penjelasan lebih rinci mengenai pendampingan sosial akan diatur pada pedoman Direktorat.

 

C. Dukungan Teknis

Dukungan teknis ditujukan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial pada Progres PD melalui peningkatan kualitas pendamping, penyusunan NSPK dan SOP serta monitoring dan evaluasi. Penjelasan lebih rinci mengenai bantuan teknis akan diatur pada Pedoman Direktorat.

Dukungan teknis merupakan komponen kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan utama. Dukungan teknis pada progres penyandang disabilitas terbagi ke dalam:

1. Regulasi

Penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung progres penyandang disabilitas, antara lain:

  1. Penyusunan NSPK
  2. Penyusunan Permensos
  3. Penyusunan SOP
  4. Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis

2. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilaksanakan untuk membangun sinergi dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga/organisasi sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan progres penyandang disabilitas dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Rapat koordinasi juga sebagai langkah advokasi yang dilakukan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas agar para pihak terkait dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan progres penyandang disabilitas.

Dilakukan melalui pertemuan intern Kementerian Sosial dengan Balai Besar/Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas serta antar Kementerian/Lembaga, Dinas/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, dan LKS PD.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan up date pengetahuan dan keterampilan teknis pelaksanaan progres penyandang disabilitas. Kegiatan ini diberikan kepada pekerja sosial pada balai besar/balai/loka rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pendamping sosial, Tenaka Kerja Sosial (TKS) penyandang disabilitas dan pelaksana progres penyandang disabilitas di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/masyarakat.

4. Pemadanan Data, Supervisi dan Monitoring Evaluasi

Pemadanan data merupakan upaya untuk menyediakan informasi tentang data penyandang disabilitas yang akan menjadi data nasional penyandang disabilitas.  Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk di data. Penyandang disabilitas yang diberikan layanan harus terdata dalam data nasional penyandang disabilitas. Pendataan ini dilakukan secara terintegrasi, diawali dari data yang dihimpun oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melalui simpd kemudian diintegrasikan dengan data Intelrehsos, data BDT SIKS NG dan data nasional penyandang disabilitas.

Supervisi dilakukan kepada Balai Besar/Balai/Loka Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas untuk memastikan pelaksanaan progres penyandang disabilitas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan tidak menemui kendala. Tujuan supervise adalah melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang akan menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan progres penyandang disabilitas.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan apakah kegiatan progress penyandang disabilitas sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi dasar tindak lanjut bagi penyempurnaan progress penyandang disabilitas pada tahun berikutnya. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua progress penyandang disabilitas yang dilakanakan baik oleh Balai besar/Balai/Loka rehabilitasi sosial maupun oleh LKS atau yang berbasis masyarakat.

5. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak terhadap permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini merupakan bagian dari usaha memperjuangkan tuntutan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara global sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

 

D. Dukungan Aksesibilitas

Dukungan aksesibilitas merupakan upaya untuk memfasilitasi penyandang disabilitas memperoleh akses dalam pemenuhan hak-haknya agar dapat berpartisipasi penuh dan memperoleh kesetaraan dalam hidup bermasyarakat. Dukungan aksesibilitas dapat berupa penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar dan kebutuhan, serta advokasi penyediaan sarana (jalan, bangunan, Gedung) yang aksesibel bagi penyandang disabilitas kepada stakeholder. Penyediaan dan pemberian alat bantu dilaksanakan melalui tahapan:

  1. Pengukuran sesuai dengan kondisi kedisabilitasan
  2. Pembuatan alat bantu mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
  3. Pemberian alat bantu
  4. Pendampingan dalam proses awal penggunaan alat bantu
  5. After care

 

E. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus merupakan kegiatan pendukung penyelenggaraan Progres PD bagi penyandang disabilitas. Perlindungan khusus diberikan agar Penyandang disabilitas memperoleh akses dalam pemenuhan hak hidup layak. Penjelasan lebih rinci mengenai perlindungan khusus akan diatur pada Pedoman Direktorat.