Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20/HUK/2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan Direktorat yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap PMKS yang dikategorikan mengalami masalah ketunaan sosial dan Korban Perdagangan orang, meliputi Gelandangan dan Pengemis, Tuna Susila, Orang dengan HIV- AIDS, Kelompok Minoritas dan Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan. Dimana Tugas Direktorat adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang ini dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan, perlindungan, rehabilitasi dan bantuan sosial, yang menjangkau seluruh PMKS Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mengalami masalah sosial sehingga dapat berfungsi secara sosial di masyarakat.

Kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang dilaksanakan melalui Direktorat, Unit Pelaksana Teknis dan Dinas Sosial di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Komponen kegiatan nya seperti tabel di bawah ini;

Kantor PusatKantor Daerah (UPT/Balai)Dekonsentrasi
1Rehabilitas melalui usaha Kemandirian1Standar Biaya Keluaran1 
2Rehabilitasi Sosial gepeng melalui Pengembangan Model2 2