A.     DASAR PEMIKIRAN
Tuna Susila merupakan satu permasalahan sosial di Indonesia yang belum mendapatkan perhatian secara serius sehingga mereka terjerumus pada keterpurukan yang melanggar aturan, norma agama, nilai-nilai di masyarakat yang efeknya sangat merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat.
Masalah Tuna Susila merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional sehinnga memerlukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan atas dasar kerjasama berbagai disiplin ilmu dan profesi seperti pekerja sosial, dokter, psikolog, tokoh agama serta profesi lainnya. selain itu kerjasama antar instansi terkait baik pemerintah maupun swasta di tingkat pusat maupun daerah dengan ditunjang oleh organisasi sosial masyarakat. Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial memeliki kepedulian pada permasalahan tuna susila, khususnya melalui upaya penyelenggaraan rehabilitasi sosial melalui sistem panti dan non panti. Tujuannya agar mereka dapat kembali ke kehidupan normal dan tidak kembali melakukan praktek-praktek asusila seperti sebelumnya.
Terdapat 22 Panti Sosial Karya Wanita yang memberikan pelayanan rehabilitasi eks-WTS di Indonesia yang terdapat di 21 propinsi. Dua puluh satu panti ditangani langsung oleh pemerintah daerah setempat dan satu panti ditangani oleh Kementerian Sosial, yakni Panti Sosial Karya Wanita "Mulya Jaya" Jakarta. Panti ini adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial RI yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif, dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial dan ketermapilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi para wanita tuna susila agar mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
 
B.     LANDASAN HUKUM
Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2, pasal 28 & pasal 34.
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konfensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan.
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
  5. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  6. Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak.
  8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 106/HUK/2009 Tentang Organisasi dan tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
  9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial.
C.     KEBIJAKAN
Kebijakan dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Wanita Tuna Susila adalah sebagai berikut :
  1. Meningkatkan dan memantapkan peranan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial dengan melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat yang didasari oleh nilai – nilai swadaya, gotong royong dan kesetiakawanan sosial, sehingga upaya tersebut merupakan usaha – usaha kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkesinambungan.
  2. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang lebih adil dan merata, agar setiap warga negara khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
  3. Meningkatkan mutu pelayanan dan rehabilitasi sosial yang semakin profesional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  4. Memantapkan manajemen pelayanan sosial yang dilakukan dengan penyempurnaan yang terus menerus dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan serta mengkoordinasikan dan memadukan dengan sektor-sektor lain dan pemerintah daerah, sehingga pelayanan dan rehabilitasi sosial menjadi semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada public.
D.    VISI dan MISI
VISI
Pelayan dan Rehabilitasi Tuna Susila yang bermutu dan profesional
MISI
  1. Melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila sesuai dengan panduan yang telah ada.
  2. Mewujudkan keberhasilan pelayanan dan rehabilitasi Tuna Susila sesuai dengan indikator keberhasilan, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila.
  3. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi tuna susila.
E.     SEJARAH BERDIRINYA
1.         Tahun 1959     
Sebagai Pilot Proyek Pusat Pendidikan Wanita, merupakan proyek percontohan Depsos.
2.         Tahun 1960     
Dibuka Menteri Sosial RI Bapak H. Moelyadi Djoyomartono (Alm) dengan nama “Mulya Jaya” berdasarkan motto tanggal 20 Desember 1960, yaitu “Wanita Mulya Negara Jaya”.
3.         Tahun 1963     
Diresmikan menjadi Panti Pendidikan Wanita ( PPW ) “Mulya Jaya” tanggal 1 Juni 1963.
4.         Tahun 1969     
Diresmikan menjadi Pusat Pendidikan Pengajaran Kegunaan Wanita ( P3KW )
5.         Tahun 1979     
Ditetapkan menjadi Panti Rehabilitasi Wanita Tuna  Susila ( PRWTS) “Mulya  Jaya” dengan SK Menteri Sosial RI No. 41/HUK/Kep/XI/1979 tanggal 1 Nopember 1979.
6.         Tahun 1994     
Ditetapkan menjadi Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Mulya Jaya” dengan Keputusan Menteri Sosial RI No. 14/HUK/1994 tanggal  23 April 1994.
7.         Tahun 1995     
Ditetapkan menjadi Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Mulya Jaya” dengan Keputusan Menteri Sosial RI No. 22/HUK/1995 tanggal 24 April 1995.


KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

Sesuai  Peraturan  Menteri Sosial RI Nomor 106/HUK/2009, PSKW “Mulya Jaya” Jakarta adalah Panti Rehabilitasi Sosial yang menangani penyandang masalah tuna susila, dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

A.    KEDUDUKAN

Panti Sosial Karya Wanita “Mulya Jaya” Jakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh Direktur Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial. Panti Sosial dipimpin oleh seorang Kepala.

B.    TUGAS POKOK

Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Panti Sosial Karya Wanita mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para wanita tuna susila agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan pengembangan standar pelayanan dan rujukan.

C.     FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut, PSKW “Mulya Jaya” Jakarta, mempunyai fungsi :

a.       Penyusunan rencana dan program ; evaluasi dan laporan.

b.      Pelaksaan Registrasi, Observasi, Identifikasi, Diagnosa sosial dan   perawatan.

c.       Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, sosial, fisik, dan  keterampilan.

d.      Pelaksaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut.

e.       Pelaksaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan.

f.        Pelaksanaan pusat model pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial..

g.       Pelaksanaan urusan tata usaha

 

 




 
Panti Sosial Karya Wanita "Mulya Ja