Meningkatkan jumlah lembaga rehabilitasi sosial sebagai IPWL dan meningkatkan daya tampung lembaga, sehingga dapat meningkatkan jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang melaksanakan wajib lapor untuk direhabilitasi sosial dan untuk menunjang IPWL tersebut diperlukan dukungan operasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan korban penyalahgunaan NAPZA.

  1. Tujuan

    1. Meningkatnya program dan kegiatan IPWL secara optimal dan profesional;
    2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi di dalam IPWL;
    3. Terpenuhinya hak dasar pecandu narkotika sesuai dengan harkat dan martabatnya;
    4. Terlaksananya pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

  2. Pelaksanaan Kegiatan

    Dit. RSKP NAPZA mentransfer ke rekening IPWL berdasarkan SK PPK mengetahui Dit. RSKP NAPZA dengan besaran bantuan IPWL Lama Rp. 2.500.000/12 bln; IPWL baru Rp. 2.500.00/8 bln; IPWL UPTD Rp. 60.000.000/6bln. dan bentuk rehabilitasi sosialnya : motivasi dan diagnosis psikososial; Bimbingan sosial; Bimbingan resosialisasi; bimbingan sosial dan konseling psikososial; Bimbingan mental spiritual; Pelayanan keterampilan/vokasional; dan Bimbingan Lanjut.

  3. Kriteria Penerima Bantuan

    IPWL UPTD (baru) dan IPWL yang sudah ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Sosial dengan melengkapi:

    1. Akta Notaris, visi dan misi.
    2. Surat Tanda Terdaftar dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai lembaga rehabilitasi NAPZA dan/atau Pengesahan dari Kemenkumham,
    3. NPWP atas nama LKS
    4. Nomor Rekening Bank atas nama lembaga;
    5. Data penerima manfaat yang sedang dilayanani (by name by address);
    6. Struktur organisasi/Pengurus.

  4. Pendamping Kegiatan

    1. Pengurus IPWL

  5. Indikator Keberhasilan:

    1. Tersosialisasikannya program wajib lapor melalui IPWL;
    2. Terlayaninya korban penyalahgunaan NAPZA/keluarga korban penyalahgunaan NAPZA yang melaporkan diri ke IPWL;
    3. Korban penyalahgunaan NAPZA yang telah melaporkan diri dapat mengikuti rehabilitasi sosial;